AKAR MASALAH KENAPA ROHINGYA MENCARI SUAKA

Permasalahan mendasar kenapa etnis Rohingya menjadi terombang ambing di lautan, terdampar di beberapa negara ASEAN dan mencari suaka adalah karena krisis rasial.  Krisis rasial tersebut bermula dari pencabutan kewarganegaraan ernis Rohingya oleh junta militer Myanmar di tahun 1982.

Junta militer saat itu hanya mengakui 135 etnis dan tidak menganggap Rohingya sebagai bagian dari warga negara Myanmar, wacana yang dibentuk menuduhkan bahwa etnis Rohingya merupakan imigran illegal dari Bangladesh.

Pasca kejadian itu, hak-hak dasar etnis Rohingya turut tercabut dan tidak terlindungi, mereka termarjinalkan. Kondisi ini terus berjalan hingga dunia internasional memberikan perhatian pada sekitaran tahun 2012 setelah kerusuhan besar kembali terjadi di Myanmar.

Beberapa kelompok terror Budhist melakukan penyerangan ke desa-desa Rohingya dan berakibat tewasnya 200 orang tewas. Pimpinan salah satu kelompok terror, Biksu Ashin Wirathu sendiri pernah menjadi cover majalah TIMES dengan headline “The Face of Buddhist Terror” pada edisi Juli 2013.

Dalam sebuah laporan dari Amnesty Internasional yang terbit pada hari Rabu 18 Oktober 2017 diungkapkan melalui artikel yang berjudul ‘My World Is Finished’: Rohingya Targeted in Crimes against Humanity in Myanmar bahwa militer Myanmar melakukan penyerangan yang sistematis, terorganisir dan kejam terhadap penduduk etnis Rohingya secara keseluruhan. Penyerangan dilakukan dalam upaya mengusir Rohingya secara permanen keluar dari negara Myanmar.

Hingga sampailah pada kondisi seperti saat ini yang kita lihat, beberapa kali diketemukan rombongan etnis Rohingya yang mendarat darurat pasca terombang ambing di laut lepas untuk mencari suaka. Perbedaan pendapat dan informasi berkembang dalam media, perihal pro dan kontra untuk membantu memberikan penampungan atau tidak ke mereka. Namun secara garis besar perlu untuk kita ketahui apa yang menjadi sebab sehingga etnis Rohingya terlunta mencari suaka.

Erna - disarikan dari berbagai sumber informasi

Aceh, 29 Desember 2022